Sukma Setyo Aji

Berpacu Menjadi Yang Terbaik

Mengukuhkan Peran Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia (Peran Militer TNI)

diposting oleh sukma-setyo-aji-fst17 pada 08 August 2017
di Training Of Trainee AMERTA - 0 komentar

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki banyak potensi besar menjadi poros maritim dunia. Poros maritim merupakan sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektifitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut serta fokus pada keamanan maritim.

             Posisi geografis indonesia merupakan keunggulan kompetitif di banding negara-negara lain baik dalam segi geoekonomi, geopolitik, maupun geostrategis meskipun indonesia akan mendapat keuntungan yg sangat potensial dari letak geografis namun jugarentan akan ancaman keamanan maritim. Hal tersebut di sebabkan meningkatnya jumlah arus pelayaran yg melintasi per indonesia yg akan berdampak terhadap masalah lingkungan hidup, sumber daya alam dan ancaman keamanan maritim itu sendiri. Untuk itu dalam upaya menjamin kepentingan nasional di dan atau lewat laut serta demi tegaknya kedulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka TNI AL sebagai komponen utama pertahanan negara di laut memiliki tugas dan peranan yang sangat penting dalam menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Peran TNI AL dalam menangkal berbagai jenis ancaman di wilayah perbatasan laut dalam bentuk penggelaran kemampuan dan kekuatan serta operasi militer baik dalam masa perang maupun masa damai akan mengawal Kebijakan Pemerintah dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Peran Universal TNI AL yang mencakup peran Militer, Diplomasi dan Polisionil TNI  AL dalam melaksanakan tugas melalui Gelar kekuatan dan kemampuan operasi diperairan di wilayah yurisdiksi nasional merupakan wujud tanggungjawab TNI AL untuk menjaga keamanan maritim dan keselamatan Pelayaran, melaksanakan diplomasi Angkatan Laut melalui peningkatan kerjasama internasional di bidang militer untuk menghilangkan sumber konflik dilaut seperti pelanggaran batas wilayah, menjaga perairan yuridiksi nasional dari kegiatan-kegiatan ilegal dan menjaga kedaulatan sesuai dengan kebijakan politik luar negeri pemerintah.TNI AL juga ikut berupaya melaksanakan pertahanan dan pengamanan laut. TNI AL telah melaksanakan operasi dan patroli keamanan laut, baik sendiri maupun terkoordinasi

dalam poros maritim ada lima pilar yang perlu diperhatikan. Pilar pertama, bagaimana Indonesia akan kembali membangun budaya maritim. Hal ini berkaitan dengan mengonstruksi masyarakat Indonesia untuk kembali ke jati dirinya sebagai bangsa maritim melalui budaya. Pilar kedua, mengenai kedaulatan pangan laut. Di sini penekanannya pada industri potensi laut dengan memosisikan nelayan modern sebagai fokus utama. Pilar ketiga, adalah bagaimana konektivitas maritim, dimulai dengan membangun tol laut. Pilar keempat, melalui Diplomasi Maritim mengajak semua mitra-mitra Indonesia untuk bekerja sama di bidang kelautan. Pilar kelima, sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudra, Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim.

Oleh karena itu, pertama, TNI AL dalam menjalankan perannya di bidang keamanan maritim, melaksanakan kegiatan-kegiatan berupa proyeksi kekuatan TNI AL untuk mengamankan segala aktivitas yang berkaitan dengan laut, berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Proyeksi kekuatan TNI AL dalam bentuk operasi-operasi yang dilaksanakan, merupakan kegiatan pengendalian laut dengan tujuan untuk mengamankan wilayah maritim Indonesia.

Operasi-operasi pengamanan yang dilaksanakan di perairan Indonesia masih mencakup beberapa wilayah tertentu saja, bila dihadapkan dengan arah pembangunan menjadi Poros Maritim Dunia, maka operasi tersebut belum mencukupi kebutuhan pengamanan secara keseluruhan. Kehadiran unsur-unsur kekuatan TNI AL di perairan adalah sangat penting sebagai bentuk pengendalian laut dan penguasaan ruang udara di atasnya, untuk menjamin penggunaan dan pengelolaan potensi laut guna kepentingan nasional dan mencegah penggunaan oleh pihak asing atau pihak-pihak yang dapat merugikan negara.

Memperhatikan kondisi keamanan wilayah laut yurisdiksi nasional yang luas dan apabila Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia, maka akan banyak kepentingan dan aktivitas di laut hingga pelabuhan-pelabuhan di sebagian besar wilayah kedaulatan NKRI. Sangat mungkin konflik kepentingan beberapa negara saling bersinggungan di Indonesia, dan akses jalur aktivitas kelautan sebagai Poros Maritim semakin terbuka, sehingga rawan terhadap kehadiran kekuatan militer negara-negara asing di perairan Indonesia.

Pembangunan Postur TNI AL ke depan telah sejalan dengan arah Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, yaitu gelar kekuatan TNI AL yang mampu menjaga dan melindungi segala aktivitas kelautan dunia di Indonesia.

Kedua, Sarana prasarana pengendalian laut berupa kapal, pesawat udara, radar pantai, pelabuhan dengan segala fasilitasnya, serta komunikasi merupakan unsur utama yang harus dimiliki TNI AL dan institusi bidang kelautan. Unsur utama yang sangat menentukan keberhasilan pengendalian laut, digunakan untuk mampu mengawasi, mendeteksi, mengarahkan dan menindak kapal-kapal yang melakukan pelanggaran di laut.

Keterbatasan sarana dan prasarana pengendalian laut menyebabkan prioritas penggelaran kekuatan TNI AL hanya pada daerah-daerah rawan. Hal ini berakibat sebagian besar wilayah perairan Indonesia tidak dapat dimonitor, yang menyebabkan banyak terjadi pelanggaran oleh pihak asing

diplomasi maritim adalah salah satu bentuk diplomasi militer yang diperankan oleh TNI AL,  Oleh karena itu, kegiatan diplomasi maritim yang dilakukan dengan muhibah, patroli terkoordinasi, tugas perdamaian, latihan bersama diharapkan dapat menumbuhkan saling percaya antar negara. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka diplomasi maritim mampu mengurangi intensitas pelanggaran di laut yurisdiksi nasional Indonesia seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan dan pencemaran.

Sebuah visi dan misi bersama harus ada pada semua arah institusi negara yang dituangkan dalam bentuk kebijakan kemaritiman dan kelautan dengan implikasi secara sosial budaya, hukum, ekonomi, lingkungan serta pertahanan dan keamanan, sehingga sektor maritim dan kelautan menjadi arus utama dalam kebijakan pembangunan nasional. Inilah yang kemudian menjadi tugas besar dari semua komponen bangsa untuk menjawab problem struktural bangsa yakni kemiskinan, keterbelakangan, dan ketergantungan terhadap negara maju.

Pemerintah harus mampu mengelola potensi maritim dan kelautan untuk kepentingan nasional dengan tidak hanya mengandalkan kehadiran kementerian terkait, tetapi juga harus membangun keterkaitan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya baik di pusat maupun daerah. Untuk ini, TNI AL sebagai salah satu instansi pemerintahan yang mempunyai domain di laut berperan serta dalam mencapai tujuan nasional sesuai arah Kebiajakan Kelautan Indonesia.

Dalam langkah mengimplementasikan visi dan misi Poros Maritim Dunia, percepatan pembangunan bidang kelautan adalah keniscayaan yang harus dikedepankan dalam rangka kesejahteraan rakyat Indonesia. Peran, potensi, dan peluang Indonesia untuk menjadi Poros Maritim Dunia perlu dirumuskan secara jelas.

Unsur-unsur kemaritiman yang sangat kompleks, membutuhkan adanya diferensiasi terhadap pemilihan aspek mana yang akan menjadi fokus utama. Visi Poros Maritim Dunia bisa terwujud dengan adanya kebijakan dan program pendukung yang tepat, efektif, dan komprehensif.

Kebijakan Kelautan Indonesia menyebutkan bahwa visi Kelautan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia, yaitu menjadi sebuah negara maritim yang maju, berdaulat, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi pertahanan dan keamanan serta perdamaian kawasan regional dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional

www.unair.ac.id

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :